uu no 14 tahun 2008. 4, TLN NO. uu no 14 tahun 2008

Nomor 7 Tahun 1991 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3459); b. Undang-undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 8 Pasal 20 UU No. Undang. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Permasalahan yang berkaitan dengan implementasi UU No. Belum Tersedia. pp no. Keempat tahapan ini memberikan gambaran bahwa. 19 Tahun 2008 Surat Berharga Syariah Negara MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. 2008. 55 Tahun 2021; Peraturan Presiden No. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial. PERDA_NO_10_TAHUN_2011. NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. alasan penolakan permintaan informasi. Kanwil NTT Dilihat: 11438. 14 tahun 2008, berbagai masalah transparansi informasi, khususnya yang terikat ataupun dikuasai oleh badan - badan publik, harus menyesuaikan dengan ketemuan yang memberikan kesempatan kepada masyarakat dalam mengakses informasi. PP No. Bagikan di | Cetak | Unduh . Undang-undang No. 21, 2012 • 0 likes • 34,164 views. TB Simatupang No. BAB II Asas, Tujuan, dan Fungsi. 14 Tahun 2008. 118. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. Pasal 17 huruf b dan huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Perundang-undangan. Tipe Dokumen. proyek saudara: artikel Wikipedia. Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 14 Tahun 2008. Dengan Persetujuan Bersama: DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan. Untuk riwayat status dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14. 4953, LL SETNEG : 4 HLM. Mengingat amanat Undang-Undang tersebut, maka pada tanggal 20 Agustus 2010 telah ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional; UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang :a. UU_20_Tahun_2008_Usaha_Mikro_Kecil_dan_Menengah. Supaya peraturan perundangan pada UU 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen khususnya Pasal 82 ayat 2 bisa dilaksanakan, maka usul kebijakan terhadap pasal 82. STATUS PERATURAN. Untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, dipandang perlu menetapkan undang-undang yang mengatur kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung serta hukum acara yang berlaku bagi Mahkamah Agung. 1, KETENTUAN UMUM 2. IMPLEMENTASI UU NO. pdf. Tipe Dokumen. Undang-undang (UU) tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang. Berdasarkan bab IV UU No. Regulasi Undang - Undang UU No 14 Tahun 2008. Download: Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 PDF. 14, LN. 39, LN. Dan . UU 34 Tahun 2009. 99, TLN No. com; [email protected]. Undang-Undang ini mulai berlaku 2 (dua) tahun sejak tanggal diundangkan. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah menyebutkan definisi informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan. Tahun : 2019. LN = Lembaran Negara. Untuk mewujudkan sistem perpajakan yang netral,. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah 1. 5. Berdasarkan UU No. Memang, jika dicermati lebih teliti, dalam UU KIP tersebut masih terdapat. E. 2006/NO. METADATA PERATURAN. Dec. Judul. Rapat Umum Pemegang Saham Bank Syariah harus menetapkan tugas manajemen, remunerasi komisaris dan direksi, laporan pertanggungjawaban tahunan, penunjukkan. memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia;Setiap tahun Badan Publik wajib mengumumkan layanan informasi, yang meliputi: a. jumlah pemberian dan penolakan permintaan informasi; dan/atau d. Tipe Dokumen. Badan/Pengarang: Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pengunjung : 2,152 Kontributor PPID 2021-08-02T11:29:24+07:00 17th Maret, 2020 | Daftar Informasi Publik , Dasar Hukum PPID , Informasi Setiap Saat | informasi sejak 2008. 2, 2014 • 0 likes • 1,243 views • 0 likes • 1,243 views2023-08-19 MODUL PELATIHAN UNDANG-NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA:. Frasa "dapat diangkat kembali" dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bertentangan secara bersyarat dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "dipilih kembali melalui suatu proses seleksi sebagaimana diatur dalam Pasal 30 dan Pasal 32. Permen No. Nomor. Dasar hukum UU ini adalah: Pasal 5 ayat (1),. Komisi Informasi, disebutkan fungsi, susunan, wewenang,tugas, pertanggung . 32 Tahun 2004, UU No. 16 Tahun 2004 tentang. 118. 2013/No. bahwa masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus diwujudkan melalui pembangunan. Badan / Pengarang. Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan. 4876, LL SETNEG : 14 HLM. 23, LN. 12, LN. 14 of 2008 talks about Transparency of Public Information become such a complicated problem. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 14 November 2008. bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. No. bagi pengembangan pribadi dan lingkungan . 14. Indonesia, Pemerintah Pusat. Medan Merdeka Barat No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik . 40 Tahun 1999 tentang Pers Pasal 4 dan UU No. waktu yang diperlukan Badan Publik dalam memenuhi setiap permintaan informasi; c. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik : Dampaknya terhadap informasi medical record. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik; Berdasarkan Penjelasan Pasal 16 UU KIP, lingkup badan publik yang merupakan organisasi non pemerintah mencakup organisasi non pemerintah, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, seperti lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, serta organisasi lainnya yang mengelola atau menggunakan dana yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau. 13 Tahun 2008 Penyelenggaraan Ibadah Haji MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. 5 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550, DKI Jakarta, Indonesia. 9 Tahun 2014; No. Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Peraturan Perundang-undangan. -. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja telah disahkan oleh presiden Joko Widodo pada tangggal 2 November 2020 dan telah terdaftar dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245. Tutup. NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 8 Pasal 20 UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan UU No. Fax: +62 21 - 2270 - 8909. Institutional dan Principal-Agent Theory, portal. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru. 14 tahun. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah. Jika benar-benar diterapkan, badan publik tidak bisa lagi menyepelekan sebuah informasi karena sewaktu-waktu. 2008/NO. Ketentuan lebih lanjut mengenai jangka waktu pengecualian diatur dengan Peraturan Pemerintah. 21 Tahun 2001, UU No. NASKAH AKADEMIS RUU TENTANG Perubahan UU No. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. METADATA PERATURAN. jumlah pemberian dan penolakan permintaan informasi; dan/atau d. 85, TLN No. . 2005. Undang-undang (UU) Bentuk Singkat. UU no. Informasi Serta Merta. 12 Tahun 2017;. NOMOR 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Abstract. TENTANG. Dokumen Pengawasan Lainnya A. U. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157 dan Penjelasan Atas UU No. Begitulah rumusan Pasal 50 UU No. Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas. 14 Tahun 1950, UU No. E. Jurnal Sosial Humaniora 5(2): 60-66. METADATA PERATURAN. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 (UU/2008/44) (2008) tentang Pornografi. 14 12 . 14, LN. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. 32 Tahun 2004, UU No. Kementerian berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Tanya (T) : Apakah UU KIP itu ? Jawab (J): UU KIP adalah undang-undang yang memberikan jaminan terhadap warga negara RI untuk memperoleh Informasi Publik dalam rangka mewujudkan serta meningkatkan peran serta aktif Lahirnya Undang-Undang No. iii 2 /prismanalumsari. Director at Indonesian Institute for Infrastructure Studies. Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas. Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 1. - 14 - Pasal 11 SKN sebagaimanadimaksud dalam Pasal 10 berfungsi untuk: a. 15. Undang-undang (UU) NO. UU No. jumlah permintaan informasi yang diterima; b. 43 Tahun 2008 Wilayah Negara MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. This implementation of policy such as Bill No. Abstrak Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan penerapan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTKIN) dengan studi kasus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. pdf. Pasal 13dan Evaluasi Hukum Tentang Pornografi (Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008) yang merupakan penugasan dari Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: PHN. Phone: +62 21 - 2270 - 8910. com /200911 0/24/kcterbukaan-i nformasi-publ ik/ Keterbukaan akses informasi bagi publik dapat menjacli salah satu alat penunjang kontrol masyarakat atas kinerja pemerintah ataupun unit-unit kerjanya. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik bertujuan untuk: a. 102, TLN NO. 9, 10110, Jakarta Pusat, Indonesia. diberlakukannya UU No. 61 Tahun 2010 (Pelaksanaan UU KIP) PP No 96 Tahun 2012 (Pelaksanaan UU Pelayanan Publik) PP No. 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak. Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 1. Pasal 34 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; UU Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita; UU. 2023-09-06 02:25:45. UU No. Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) diubah sebagai berikut:PP Nomor 57 Tahun 2022. 2 Tahun 1997, UU No. TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAHAN 4. Nomor. TENTANG. T. 122 Tahun 2018; Peraturan Kepala. Laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 2008. 8 No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Tipe Guru Profesional sebagaimana digambarkan dalam UU Guru dan Dosen di atas menurut penulis sudahlah baik, sehingga tidak perlu untuk dibahas lebih jauh. Isi. Komisi Informasi, disebutkan fungsi, susunan, wewenang,tugas, pertanggung . 43 Tahun 2007; UU No. 3969, LL SETNEG : 4 HLM Undang-undang (UU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun,Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung TimurDasar Hukum Peraturan menteri ini adalah: UU No. 8 7 Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), hal. bahwa inform asi m erupakan kebut uhan pokok set iap Orang bagi pengem bangan pribadi dan lingkungan sosialnya sert a m erupakan bagian pent ing bagi ket ahanan nasional; b.